REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bukan perkara mudah mengurus Indonesia. Apalagi, ketika Indonesia menjadi negara yang baru merdeka. Dia mengatakan tokoh Islam berperan menjaga Indonesia sejak dulu hingga masih bersatu seperti sekarang.

Untuk itu para tokoh-tokoh Islam rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. "Para tokoh Islam memahami betul sehingga Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu dijaga," ujarnya. "Tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar Indonesia tetap bersatu," kata dia saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Aula Mitra Nusantara, Pasar Minggu, Jakarta, 30 September 2017, kepada ratusan warga Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, .

Belajar dari sejarah tersebut, Hidayat Nur Wahid menegaskan bila bangsa ini membaca sejarah maka tak akan menjadikan ummat Islam sebagai pelengkap penderita. "Tanpa peran umat Islam tak akan ada Pancasila dan NKRI," kata dia.

Peran tokoh Islam dalam kebangsaan tak hanya itu. Ketika bangsa ini berbentuk Republik Indonesia Serikat, bentuk yang tak sesuai dengan cita-cita proklamasi itu ditolak oleh tokoh dari partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir. "Dengan mosi integral Mohammad Natsir, Indonesia berbentuk kembali menjadi NKRI," paparnya.

Hidayat Nur Wahid dalam kesempatan itu mengajak umat Islam untuk tak terombang ambing sehingga tak produktif. Diharapkan ummat Islam jangan sedikit-dikit membi'dah dan mengkufurkan pihak lain. "Kalau umat Islam hanya membicarakan soal bid'ah, lalu siapa yang akan mengurus Indonesia?" kata dia.

Kalau umat Islam antipati kepada negara Indonesia karena dianggap bid'ah, hal demikian akan membuat umat Islam menjadi tak bersemangat dalam mengisi Indonesia. "Kalau umat Islam tak mengisi Indonesia maka peran itu akan diambil oleh pihak lain," ungkapnya.

Diharapkan ummat Islam menatap ke depan dan mengisi pembangunan. "Negeri ini warisan para ulama," ungkapnya.

Dia mengatakan Pancasila mengandung prinsip yang bisa memberi rasa nyaman kepada ummat Islam. "Dengan Sila I membuat kita bebas melaksanakan ibadah agama," ujarnya. "Dengan Sila I kita juga bisa mengkoreksi paham yang tak sesuai di Indonesia, seperti paham komunis," kata dia.