REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan politik uang melahirkan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas. Dia mencontohkan pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal.

Diakui membuktikan mahar politik memang susah namun praktek semacam itu ada. Banyak orang yang mengaku diminta uang mahar atau uang perahu saat maju dalam Pilkada.

Menghadapi yang demikian pria asal Kalimantan itu menyarankan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Hal demikian pernah terjadi di masa Orde Baru namun Mahyudin mengakui pada masa itu ada kerancuan sebab ada unsur eksekutif di DPRD.

"Pada masa itu ada Fraksi ABRI (TNI/Polri)," ujarnya, dalam diskusi yang digelar di Press Room, Komplek Parlemen, Kamis (25/10) dengan tema 'Demokrasi Ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi?'.

Untuk itu dalam era reformasi di mana kondisi DPRD lebih bagus, tak ada unsur eksekutif, pemilihan kepala daerah baiknya dikembalikan ke DPRD. Mahyudin mengakui tak ada jaminan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD bebas money politic namun kembali ke DPRD akan lebih memudahkan pengawasan.

"Pilkada lewat DPRD bisa saja nanti anggotanya langsung diawasi KPK," kata dia.

Mahyudin juga menyarankan untuk menghilangkan money politic, biaya operasional partai dan saat Pemilu ditanggung oleh negara. Ini penting agar partai dan politisi tak terbebani masalah keuangan.