REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal menyambut positif rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya, saat ini Indonesia memang memerlukan haluan yang menjadi pemandu dalam pembangunan.

"Memang dalam banyak hal negara kita sekarang ini memerlukan satu perencanaan terpadu dan berkesinambungan," ujar Mustafa di Komplek Parlemen RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Alasan lain ia menyambut positif rencana itu adalah tidak adanya kesinambungan kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan hadirnya GBHN, ia berharap ada sinkronisasi yang baik dari semua pihak.

"Saya kira kita menyambut positif pandangan yang ada, kita terbuka untuk menerima gagasan-gagasan tentang GBHN itu," ujar Mustafa.

Namun, partainya akan melihat terlebih dahulu melihat kajian dari GBHN tersebut. Karena menurutnya, meski rencana itu telah didukung oleh pimpinan dan anggota MPR, perubahan terkait hal tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu.

"Kita masih mau mendengar dari kajian yang selama ini dilakukan oleh lembaga kajian MPR," ujar Mustafa.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan rencana mengamandemenkan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya berisi rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mendapatkan kesepakatan bersama. Hal itu disampaikannya pada Sidang Tahunan MPR di Komplek Parlemen RI, Jakarta.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia membutuhkan sebuah sistem perencanaan pembangunan. Agar adanya kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dengan adanya GBHN, Indonesia akan memiliki haluan yang menjadi pemandu dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Haluan tersebut disusun dengan demokratis, guna nantinya memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujar Zulkifli.

 

Nawir Arsyad Akbar