Kamis 11 Jul 2013 14:14 WIB

September, Jalan Tol Trans Sumatra Mulai Dibangun

Rep: Muhammad Iqbal / Red: A.Syalaby Ichsan
Proyek pembangunan jalan tol  (ilustrasi).
Foto: Antara
Proyek pembangunan jalan tol (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra akan segera dimulai pada medio September-Oktober 2013.  

Pembangunan akan dimulai pada empat ruas lintas utama yaitu ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 km dengan biaya konstruktsi Rp 14,7 triliun, Medan-Binjai (16,8 km, Rp 2 triliun), Indralaya-Palembang (22 km, Rp 1 triliun), Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km, Rp 13,8 triliun).

Pembangunan akan dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk yaitu PT Hutama Karya (Persero)."BUMN-nya sudah siap dan secara bertahap nanti dalam koordinasi Menteri PU akan diteruskan ke seluruh 23 ruas jalan,"ujar Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dikantornya, Jakarta, Kamis (11/7).

Hatta mengharapkan, sampai 2020-an, Sumatra sudah memiliki jalan baru high way high grade dengan panjang lebih dari 2.000 km.

Berdasarkan data Kementerian PU, Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari lintas utama dan lintas penghubung.  Lintas utama antara lain keempat ruas yang akan dibangun pada medio September-Oktober nanti.  

Total panjang untuk lintas utama 2.017,2 km dengan biaya pengadaan tanah Rp 9,237 triliun dan biaya konstruksi Rp 77,818 triliun.  Sedangkan lintas penghubung antara lain ruas Palembang-Muara Enim.

 Total panjang untuk lintas penghubung 720 km dengan biaya pengadaan tanah Rp 7,912 triliun dan biaya konstruksi Rp 51,785 triliun.  Dengan demikian, total panjang Jalan Tol Trans Sumatera adalah 2.737,2 km dengan biaya pengadaan tanah Rp 17,149 triliun dan biaya konstruksi Rp 129,603 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, prastudi kelayakan maupun studi kelayakan telah dilakukan oleh Kementerian PU, sehingga kelayakan setiap ruas telah diketahui.

 "Dan semua 23 ruas itu sangat layak dan secara ekonomi sangat tinggi.  Tapi, tidak layak secara finansial.  Oleh karena itu, kami memberikan penugasan kepada BUMN yang 100 persen milik negara," kata Djoko.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement