CANBERRA -- Komisaris Urusan Anak Wilayah Utara Australia Dr Howard Bath mengatakan, tak banyak perubahan jumlah terpidana pelecehan seks anak di masyarakat pedalaman, sejak pemerintah federal menerapkan kebijakan intervensi.
Pemerintahan John Howard di tahun 2007 memberlakukan Respons Darurat Nasional setelah disiarkannya laporan pelecehan seks di kalangan anak-anak aborigin telah mencapai tingkat krisis.
Dr Bath mengungkapkan, tidak banyak perubahan sejak itu, walaupun ada indikasi sedikit perbaikan dalam kesejahteraan anak-anak di daerah terpencil.
"Saya rasa pemerintah federal benar, ini adalah bukti sebagian dari investasi besar dalam layanan anak-anak mulai membuahkan hasil," katanya.
Menurut dia, dalam sistem perlindungan anak itu, jumlah orang yang dipidana karena pelecehan seks terhadap anak-anak sedikit menurun.
"Lebih banyak orang melaporkan kecurigaan adanya pelecehan seks anak, tapi sedikit dari laporan itu yang benar-benar bisa dibuktikan," katanya.
Menurut Dr Bath, ini boleh jadi mencerminkan sulitnya mengumpulkan data.
Status perkembangan anak masih tetap merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. "Bagaimana keadaan si anak dalam pergaulan, keadaan emosinya, bagaimana keadaan kordinasi fisiknya," katanya.
Dr Bath mengatakan ingin melihat lebih banyak investasi dalam layanan bagi keluarga yang rentan masalah dan anak-anak di masyarakat terpencil dan kamp-kamp di kota kecil.
Pihak berwenang baru akan campur tangan kalau keadaan anak-anak di Wilayah Utara lebih buruk daripada di wilayah yurisdiksi lainnya. "Kami dapati lebih sedikit layanan bagi keluarga yang rawan dibanding di negara bagian lainnya," katanya.
"Di bidang inilah saya ingin melihat banyak perbaikan investasi dalam kesejahteraan anak," tambahnya.
Dr Bath akan membicarakan hasil temuannya dalam seminar umum Menzies School of Health Research di Rumahsakit Royal Darwin hari ini (16/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika