REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sebuah babak baru upaya diplomatik secara intensif dilakukan negara asing untuk menengahi konflik politik di Mesir. Setelah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, William Burns, memperpanjang waktu tinggal di Kairo, dua senator AS, John McCain dan Lindsay Graham diharapkan memulai putaran baru diplomasi di negeri itu.
Ahad (4/8) kemarin, Wakil Menlu AS, William Burns, bersama Menlu Qatar, Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, Menlu Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, dan Utusan Uni Eropa Bernardo Leon bertemu dengan Khairat el Shater. Keempat diplomat asing dikabarkan melakukan perundingan dengan Wakil pemimpin Ikhwanul Muslimin itu.
Shater disebut menolak perundingan dan menyerahkan semua kepada Presiden terguling Muhammad Mursi. Senator John McCain dan Lindsey Graham juga telah tiba di Kairo pada hari Senin atas permintaan Presiden Barack Obama kemarin. Tugas mereka adalah membujuk tokoh senior di Mesir untuk kembali ke pemerintahan sipil.
Juru Bicara Kemenlu di Washington, Marie Harf, menyatakan kunjungan itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Selain itu juga mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog inklusif antar kelompok di Mesir.
Tujuan AS adalah membantu transisi ke pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Selanjutnya, Utusan Uni Eropa, Leon, bertemu dengan Perdana Menteri Hazem el Beblawi. Seorang pejabat Uni Eropa di Brussel menegaskan, utusan Uni Eropa berupaya membangun kepercayaan di dalam Mesir. Mereka berupaya melepaskan pejabat Ikhwanul yang disebut ditahan karena masalah politis.
Selain itu Uni Eropa juga mendorong agar kejaksaan juga menangkap kelompok lain atas berbagai kejahatan dan menghentikan aksi kelompok pro-Mursi. Hanya saja, Ikhwanul Muslimin secara resmi menolak upaya ini. Juru Bicara Ikhwanul, Gehad al Haddad menyatakan kelompok mereka takkan mengubah pandangan soal kudeta militer.
Sementara, Jubir Presiden Adly Mansour, Ahmed el Muslemani mengatakan mediasi dengan kelompok pro-Mursi takkan menyertakan tindakan apa pun. Pemerintah juga takkan menggelar referendum dalam proses transisi ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika