REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Capaian realiasi belanja 2013 semester pertama di 33 provinsi 30,4 persen. Hal ini lebih rendah dari target sebesar 37,8 persen. DIY termasuk salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang capaian realisasi belanjanya tertinggi.
Hal itu dikemukakan Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto pada acara Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga/ Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah pada Semester-I Tahun 2013, di Gedung Agung Yogyakarta, Senin (26/8).
Adapun kelima provinsi tersebut adalah: Kalimantan Barat, Jawa Timur, Maluku, DIY dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, ada berbagai hal yang menyebabkan DIY capaian realisasi belanja tinggi selain mengutaman efektifivas, kualitas dan akuntabilitas, pimpinan dalam hal ini Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerapkan reward dan punihsment.
Di samping itu pemerintah DIY melakukan MoU dengan BPKP sehingga BPKP melakukan perkuatan, percepatan dan pendampingan kepada DIY. Hasilnya, DIY telah dua kali mencapai Wajar Tanpa Pengecualian.
Selanjutnya Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengemukakan terkait dengan blokir belanja di Kementerian/ Lembaga sering menjadi review media massa. Pada 19 Agustus 2013 yang masih ada terkait dokumen yang diblokir senilai Rp 17,88 triliun dari posisi Rp 22,17 triliun.
"Hal ni termasuk buka blokir yang revisi DIPAnya masih dalam proses penandatangan Kementerian/ Lembaga untuk bisa disahkan Kementerian Keuangan. Antara lain: di Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan.
Dari seluruh Kementerian/ Lembaga yang masih ada blokir dan kemenkeu sudah mau buka blokir ada potensi sekitar Rp 1,4 triliun dari APBNP yang kemungkinan tidak dicairkan dalam empat bulan ini.
Sementara itu Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan pembangunan banyak bermasalah di akhir tahun anggaran. Sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian andal yang mampu mendeteksinya secara dini.
"TEPPA inilah yang mengisi peran tersebut. Penunjukan pejabat penghubung oleh TEPPA sangat membantu dan memperkuat peran gubernur," katanya.
Acara ini diikuti peserta dari 86 Kementerian/Lembaga/Lembaga Negara dan 33 pemerintah provinsi.
Selanjutnya Kuntoro mengungkapkan perhatian pimpinan di Kementerian/ Lembaga dan daerah terkait dalam melaksanakan anggaran dalam infrasturktur yang didania dengan anggaran APBNP yang tidak optimal, Dia memberi contoh pembangunan pintu air di Kalimantan Barat dan jalan tol di Jawa Tengah.
Menurut dia, APBNP yang penerapan anggarannya hanya sekitar dua bulan, tidak mungkin menyelesaiakan infrasruktur. "Oleh sebab itu sebaiknya tidak ada pembangunan infastruktur yang baru muncul anggarannya di tengah tahun terutama yang menggunakan APBNP," saran dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika