REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK - PBB) mendesak pemerintah Suriah memberikan perluasan akses masuk bagi bantuan lintas batas. Hal tersebut dibutuhkan lantaran semakin melonjaknya jumlah korban perang sipil di Negeri Syam itu.
Selama ini, bantuan pangan dan medis tersendat masuk ke wilayah konflik. Persoalan birokrasi dan keamanan menjadi kendala utama aksi kemanusian tersebut. Rezim di Damaskus sendiri mengurung wilayah Suriah dari aksi pihak asing untuk melakukan perbantuan.
Suara bulat dari 15 anggota menyetujui resolusi internasional kali ini. Forum menunjuk Australia dan Luksemburg sebagai penanggung jawab penyusunan resolusi tidak mengikat (non-binding) tersebut.
''Beban implementasi resolusi kali adalah tanggung jawab Presiden (Suriah) Bashar al-Assad (untuk dilaksanakan). Suriah harus mengambil langkah untuk memfasilitasi perluasan operasi kemanusian,'' demikian isi resolusi seperti dilansir Aljazirah, Kamis (3/10).
Tiga tahun perang sipil Suriah, mengantarkan hampir tujuh juta penduduk sipil menjadi tunawisma. Badan Pengungsian PBB (UNHCR) memperkirakan dua juta pengungsi tersebar di wilayah perbatasan antara Suriah dan Irak, Turki, dan Lebanon. Terbanyak ada di wilayah Jordan.
Assad hanya mengizinkan 12 organisasi kemanusian internasional non-pemerintah (NGO) untuk melancarkan aksi kemanusian di negaranya. Tidak disebutkan NGO mana yang dimaksud. Namun tidak jarang bantuan internasional terhenti sebelum mencapai tujuan.
DK PBB sebenarnya sejak lama mendesak Assad membuka kran birokrasi dan keamanan agar bantuan internasional dapat bekerja. Namun upaya tersebut kerap gagal lantaran adanya kecurigaan oleh Rusia dan Cina sebagai sekutu AssadResolusi DK PBB kali ini pun mendesak para petikai menata kembali zona demiliterisasi di Suriah.
DK menilai, pertempuran banyak pihak di Negeri Poranda itu tidak jarang menjadikan tempat-tempat yang semestinya aman menjadi medan pertempuran.''Ada sekurangnya tiga juta perempuan dan anak-anak terjebak dalam baku tembak (di Suriah). Mereka juga hidup dalam kemiskinan. Kami meminta agar sipil tidak menjadi korban, kata Duta Besar Inggris di DK PBB Mark Lyall Grant, seperti dikutip Wall Street Journal, Kamis.
Dikatakan, resolusi menghendaki, beberapa fasilitas, seperti instalasi medis, sumber air, dapur umum pengungsian, sarana pendidikan dan ibadah, menjadi tempat bebas serangan militer. Di forum serupa, Duta Suriah di PBB Bashar al-Ja'afari menyambut baik resolusi DK PBB.
Kata dia, Assad pun pasti mendukung dan menjamin upaya tersebut dapat direalisasikan. Tapi kata dia, dengan tetap menghormati kedaulatan pemerintahan di Damaskus.'
'Resolusi ini harus tetap berkordinasi dengan pemerintah (di Suriah),'' kata dia. Sebab selama ini bantuan internasional ditunggapi dan dimanfaatkan kelompok pemberontak untuk menyelundupkan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika