REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu membuat regulasi yang mendukung untuk memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

Pendapat itu dikemukakan Staf Ahli Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pandu Djajanto dalam seminar "International Political Economi Week 2013" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu.

"Dengan regulasi yang masih cenderung bebas, jangan sampai kita justru hanya dijadikan "sapi perah" oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata Pandu saat menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut.

Menurut Pandu, regulasi yang menjadi landasan sikap politik ekonomi Indonesia harus memiliki keberanian untuk lebih berpihak pada kepentingan domestik dibanding investor asing di tengah persaingan pasar bebas.

Hal itu, misalnya dengan mengatur ketat kedaulatan wilayah ekonomi, misalnya, kata dia, terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA).

"Agar tidak serta merta membebaskan kekayaan alam kita dikelola dan "dipelihara" oleh investor asing yang dikemas seolah-olah mengikuti semangat globalisasi," kata dia.

Sementara itu, kata dia, ditinjau dari aspek pasar, keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 sesungguhnya dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia.

Hal itu didukung dengan SDA serta sumber energi yang melimpah dengan populasi terbesar di ASEAN.

"Jika berhasil memanfaatkan peluang emas itu, tentu akan berdampak bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Namun sebaliknya, pasar dan wilayah Indonesia juga rentan hanya dimanfaatkan sebagai target pasar bagi usaha-usaha negara ASEAN lainnya yang leluasa memanfaatkan jalur perdagangan bebas hambatan antar negara ASEAN.

Dengan demikian, dia menambahkan, berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta perlu mengidentifikasi peluang, tantangan, dan ancaman sekaligus mengurangi kelemahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika