REPUBLIKA.CO.ID, SIDNEY -- Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) membatalkan paspor sekitar 20 warga Muslim Australia karena kekhawatiran akan berpartisipasi dalam konflik di Suriah dengan motivasi kekerasan politik, namun seorang pengacara asal Sydney mempersiapkan bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Australia.
Pengacara Zali Burrows mengungkapkan kalau 15 orang yang passportnya dibatalkan tersebut sudah melakukan pendekatan kepada dirinya.
Menurutnya belasan warga Muslim Australia ini menerima surat dan diminta untuk menyerahkan paspornya dengan alasan resiko keamanan yang bisa merugikan mereka.
Pembatalan paspor dilakukan ASIO menyusul langkah Kepolisian Ferderal Australia (AFP) yang mendakwa dua warga Muslim dengan tuduhan percobaan berpartisipasi dalam konflik Suriah.
Hingga kini diketahui terdapat empat warga Australia tewas dalam konflik Suriah, sementara ASIO menyampaikan paling tidak sekitar 100 warga Australia aktif terlibat dalam bentrokan bersenjata Suriah.
Pengacara Zali Burrows juga menyampaikan kekhawatiran warga Australia yang passportnya dibatalkan dan dia tidak mengetahui kalau mereka ingin berpartisipasi dalam konflik Suriah.
“Pada dasarnya mereka dituduh sebagai teroris atau hendak bepergian ke luar negeri dengan maksud bergabung dalam perang jihad, atau dengan alasan lainnya,” kata Burrows.
Menurutnya beberapa dari mereka adalah anak anak muda yang ingin berliburan ke Bali dan bahkan sudah merencanakan perjalanan yang pendek, sedangkan lainnya hendak mengunjungi keluarganya yang sakit.
Salah seorang dari mereka Abu Bakar, 19 tahun, kepada Fairfax mengungkapkan kalau mereka menjadi target karena berbicara tentang kekerasan terhadap Muslim.
“Dalam surat 10 halaman itu dikatakan kalau saya memiliki mental jihad, saya tidak pernah didekati oleh ASIO untuk membicarakan soal ini,” tuturnya. “Kami diperlakukan tidak adil. Rekam jejak saya bersih. Saya bukan kriminal,” tegas Abu Bakar.
ASIO mengatakan dapat membatalkan paspor dengan alasan keamanan dan menahan paspor merupakan cara penting untuk mencegah Australia dari sebuah tindakan membahayakan keamanan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika