REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Rabu (5/3) memutuskan hubungan diplomatik dengan Panama setelah negara tersebut meminta anggota Organization of American States (OAS) untuk bertemu membahas demonstrasi anti pemerintah di Caracas.

Presiden Panama Ricardo Martinelli mengatakan terkejut atas langkah Venezuela sambil menambahkan bahwa "Panama hanya menginginkan negara sahabatnya menemukan perdamaian dan memperkuat demokrasinya."

Di sela-sela peringatan satu tahun kematian Chavez, Maduro mengatakan bahwa pemerintahnya juga telah menghentikan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Panama. Kemarahan Maduro terpicu setalah Panama meminta diadakannya pertemuan tertutup antara negara-negara Amerika Latin dan Utara yang tergabung dalam OAS pada Kamis untuk mencari solusi atas krisis politik di Venezuela.

Panama mengusulkan konsultasi antara menteri-menteri luar negeri OAS untuk menghadapi situasi di Venezuela. "Dalam konspirasi terbuka yang dilakukan duta besar Panama untuk OAS, saya memutuskan untuk menghentikan hubungan politik dan ekonomi dengan negara tersebut," kata Maduro.

"Tidak ada satu pun negara yang berhak mengintervensi tanah air kami. Ini sudah cukup!" kata Maduro di acara peringatan kematian Chavez yang juga dihadiri oleh Presiden Kuba Raul Castro, Presiden Nikaragua Daniel Ortega, dan Evo Morales dari Bolivia.

Sejak demonstrasi anti pemerintah meruak pada 4 Februari lalu, setidaknya 18 orang telah dinyatakan tewas. Maduro mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut telah didekingi oleh Amerika Serikat dan dikoordinasikan oleh orang-orang "rasis" yang ingin menggulingkan pemerintahannya.

Imbas dari tuduhan itu, Maduro mengusir tiga diplomat Amerika Serikat dan sebagai balasannya Washington memulangkan tiga pejabat kedutaan Venezuela. Putusnya hubungan antara dua negara dinilai akan lebih banyak merugikan Panama. Menurut kepala wilayah bebas pajak di Panama, Leopoldo Benedetti, pebisnis Venezuela saat ini masih berhutang 2 miliar dolar AS kepada pengusaha Panama.

"Hutang tersebut saat ini dibekukan karena saya ragu pemerintah Venezuela akan mengakuinya," kata mantan kepala Association of Users of the Duty Free Zone, Severo Souza. Pada 2012 lalu, zona bebas pajak itu mencatatkan total ekspor senilai 15 miliar dolar AS dan 20 persen di antaranya ke Venezuela.

Ikuti Whatsapp Channel Republika