REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran melancarkan kritik terhadap resolusi hak-hak asasi manusia Parlemen Eropa dengan mengatakan bahwa lembaga itu tidak memiliki wewenang untuk menasehati negara-negara soal isu tersebut.

Resolusi yang disahkan pada Kamis itu mengecam Iran atas pelanggaran yang terus-menerus dan sistematis terhadap hak-hak mendasar. Resolusi juga mengatakan pemilihan presiden Iran tahun 2013 tidak dilakukan sesuai standar demokratis.

Resolusi juga menyebut delegasi parlemen (Uni Eropa) di masa depan yang berkunjung ke Iran harus dibolehkan melakukan pertemuan dengan para anggota oposisi politik dan pegiat swadaya masyarakat serta diberi akses untuk menemui para tahanan politik.

Para pejabat Iran memukul balik dengan mengatakan bahwa resolusi yang tidak bertanggung jawab dan kontraproduktif itu bisa merusak perundingan yang sedang berjalan antara Teheran dan kekuatan-kekuatan dunia menyangkut program nuklir kontroversial yang dijalankan Republik Islam itu.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan Iran tidak akan membiarkan adanya kunjungan dari parlemen Eropa di masa depan sejauh resolusi itu masih ada.

"Dengan mempertimbangkan bobot politik Parlemen Eropa, (parlemen) itu tidak memiliki keabsahan untuk menggurui (negara-negara) lainnya menyangkut hak asasi manusia," tambah Zarif seperti dikutip surat kabar Sharq.

Presiden Iran, Hassan Rouhani, juga mengabaikan resolusi tersebut. "Dari sudut pandang Iran, resolusi ini tak berguna," kata Rouhani seperti dikutip kantor berita ISNA.

"Dalam empat tahun terakhir ini, parlemen Eropa telah mengesahkan 60 resolusi dengan nada yang lebih keras terhadap Iran, yang tidak berguna, namun tidak ada satupun yang memprotes mereka," tambah Rouhani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika