REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden sementara Ukraina, Aleksandr Turchinov, telah mengajukan operasi gabungan dengan pasukan perdamaian PBB menyusul meningkatnya aksi para separatis di Ukraina timur.
Dilansir dari Rusia Today, dalam sebuah pembicaraan melalui telepon dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Turchinov mengatakan pemerintahannya sangat terbuka menerima apabila dilakukan operasi anti-teroris gabungan PBB yang dilakukan di Ukraina timur. Ban Ki-moon menyebutkan pemerintahan Kiev dapat mengandalkan bantuan dari PBB sebagai partner negaranya.
Sebelumnya, pemerintahan baru Kiev telah menandatangani surat keputusan untuk memulai operasi anti-terorisnya di Ukraina timur. Langkah ini diambil oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan Nasional menyusul ancaman wilayah di Ukraina.
Turchinov sendiri telah menunjuk Kepala Keamanan Nasional dan Pertahanan Ukraina Andriy Parubiy untuk mengawasi operasi tersebut. Kiev juga telah meminta para pengunjuk rasa pendukung Rusia untuk melucuti senjatanya hingga Senin pagi.
Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Kiev menyatakan akan melancarkan operasi anti-teroris itu. Namun, ancaman itu sepertinya tidak mempengaruhi aksi para pengunjuk rasa. Mereka tetap melanjutkan aksi mereka di sejumlah kota yang mayoritas dihuni oleh etnis Rusia.
Kiev menduga aksi para pengunjuk rasa di Ukraina timur ini dinilai didukung oleh Rusia. Bahkan Kiev menyebutnya sebagai bentuk agresi oleh Rusia. Sedangkan Rusia juga memperingatkan Ukraina agar tidak menggunakan kekuatan militernya menghadapi para demonstran yang merupakan etnis Rusia ini.