REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memimpin rapat koordinasi terkait kebijakan bidang mineral dan batu bara (minerba) di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (23/4).

Ditemui seusai rapat, Hatta menjelaskan, rapat koordinasi membahas perkembangan pembangunan smelter oleh sejumlah perusahaan tambang. "Sudah menunjukkan kemajuan berarti," ujar Hatta kepada wartawan.

Dalam rapat, Hatta meminta kepada sejumlah pengampu kebijakan terkait agar hambatan-hambatan dalam pembangunan smelter direduksi.  "Intinya kita meminta agar yang sudah menunjukkan keseriusan itu agar jangan ada hambatan. Kita ingin ini dipercepat," kata Hatta.

Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menambahkan, rapat koordinasi menyepakati adanya opsi pemberian keringanan bea keluar (BK) bagi perusahaan yang menunjukkan kemajuan berarti dalam pembangunan smelter. "Semakin tinggi progres smelter-nya, semakin maju, maka ada insentif kepada perusahaan tambang dan industri yang akan membuat smelter. Jadi, percuma kalau kita larang ekspor, tapi smelter-nya gak ada. Kita harus pastikan smelter itu terbangun, paling lambat 2017," ujar Bambang.

Namun demikian, Bambang mengaku belum dapat mengungkapkan rentang BK yang akan dikenakan. "Nanti tunggu PMK-nya. Secepatnya (keluar)," kata Bambang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika