REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Carmelita Hartoto menilai, bandara maupun pelabuhan seharusnya tidak dibebani deviden dan target keuntungan yang besar oleh negara. Alasannya kinerjanya tidak diukur dari besarnya pendapatan maupun laba yang diperoleh, tetapi dari sisi efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan. Sehingga diharapkan nantinya dapat menciptakan tarif yang lebih kompetitif.

Dengan demikian, katanya, baik pelabuhan maupun bandara, dapat melakukan moratorium tarif yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. "Sekarang kalau mencermari pelabuhan maupun bandara, profit lebih mengemuka dibandingkan pelayanan, seharusnya tidak demikian," katanya seperti dikutip dari rilis,  Selasa (3/6) siang.

Secara umum, Carmelita juga berharap, pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 diharapkan bisa mengembalikan peran perusahaan negara. Utamanya yang bergerak  di sektor jasa penunjang transportasi dan logistik dari berorientasi a profit menjadi berorientasilayanan. Langkah dimaksud guna menekan biaya logistik dan stimulus pertumbuhan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika