REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Senior Jenderal Thailand menyatakan kudeta yang dilakukan militer pada akhir bulan lalu tidaklah direncanakan. Pernyataan ini disampaikan setelah pemimpin oposisi menyebut militer telah merencanakan penggulingan pemerintahan selama bertahun-tahun.

BBC melaporkan, Letnan Jenderal Chatchalerm Chalermsukh juga mengatakan para tahanan yang ditangkap sejak kudeta militer telah diperlakukan dengan baik. "Sejauh ini tidak ada rencana. Jika direncanakan pasti akan tidak sah. Jika anda menanyakan mengapa hal ini terjadi sangat lancar, ini karena pasukan telah dikerahkan di Bangkok. Jadi ketika kami menyatakan darurat militer, sudah ada pasukan militer dan kepolisian di tempat tersebut," jelasnya.

Lanjutnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan keluarganya pun masih dapat kembali berpolitik di Thailand. Militer telah mengambil alih pemerintahan pada 22 Mei silam dengan berdalih akan memulihkan stabilitas Thailand setelah dilanda protes dan kerisuhan selama berbulan-bulan. Pihaknya juga berjanji akan mengembalikan demokrasi namun setelah militer mereformasi sistem politik. 

Pemimpin kudeta, Jenderal Prayuth Chan-ocha, mengatakan mereka ikut campur dalam krisis Thailand untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang lebih buruk. Meskipun begitu, dalam wawancara terakhir ini dengan salah satu pendukung kudeta, pemimpin protes Suthep Thaugsuban mengatakan ia sering mendiskusikan penggulingan pemerintahan dengan Jenderal Prayuth dalam beberapa tahun ini. 

Sejak kudeta, ratusan orang telah dipenjara oleh militer. Namun, Chatchalerm mengatakan mereka diperlakukan dengan baik dan tidak ditempatkan di tempat layaknya penjara. "Mereka seperti tamu," katanya. 

Pada awal pekan ini, menteri Thailand yang diasingkan, Charupong Reuangsuwan, telah membentuk kelompok melawan pemerintahan militer. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika