REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merekomendasikan sejumlah kebijakan terobosan kepada pemerintah mendatang sebagai peta jalan pembaruan ekonomi untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. "Ke depan diperlukan pembaruan kebijakan ekonomi. Salah satunya pemerintah harus berpihak kepada sektor pertanian," kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (26/6).

Keberpihakan kepada sektor pertanian, lanjut Enny, dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, diversifikasi produk pertanian, perombakan tata niaga pangan, pemberian kredit murah dan optimalisasi infrastruktur pertanian. Selain itu, kedaulatan energi harus menjadi agenda utama pemerintah yang baru.

"Ke depan, arah yang harus dituju adalah penggunaan sumber daya alam (pertambangan) untuk menopang ekonomi domestik dan pengolahan untuk kepentingan ekspor," ujar Enny.

Pemerintah baru juga perlu melakukan perubahan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur. Pemberantasan korupsi, perbaikan iklim investasi akan mendongkrak kualitas infrastruktur. "Pemerintah juga perlu mengembangkan skema PPP (public private partnership) lebih jauh sehingga pembangunan infrastruktur dapat dipercepat," kata Enny.

Enny menambahkan pihaknya juga merekomendasikan penguatan di sektor riil. Dua sektor terpenting penyangga sektor riil adalah pertanian dan industri yang mana sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun, misalnya sektor industri yang sekarang tinggal 23 persen dari 29 persen pada 2004.

"Kedua sektor ini tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri tanpa terkait satu sama lain. Pola ini akan menyelesaikan tiga persoalan paling vital sekaligus yakni kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran," ujar Enny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika