REPUBLIKA.CO.ID, MANDALAY – Kepolisian Myanmar mengatakan, sebanyak 16 orang telah ditahan dalam kasus bentrokan antara komunitas Muslim dan Budha di Mandalay pada pekan lalu. Channel News Asia melaporkan, mereka juga telah menahan lebih dari 300 orang karena telah melanggar peraturan jam malam yang telah diterapkan setelah bentrokan yang menewaskan dua orang itu pecah.

Menteri Dalam Negeri Mandalay mengatakan, penerapan jam malam ini akan segera dicabut. "Kami berusaha untuk menahan para pelaku yang terlibat dalam konflik ini. Jika kami dapat menahan orang-orang tersebut dan warga merasa aman dan nyaman, maka jam malam akan dicabut. Jika anda menanyakan kapan, saya hanya dapat menjawabnya akan dicabut segera," kata Kolonel Aung Kyaw Moe.

Aung Kyaw Moe menambahkan, pihaknya akan menemukan dan menahan orang-orang yang menyebarkan rumor dalam serangan itu serta membongkar seluruh cara bagaimana rumor ini dapat tersebar. “Kami memberikan keamanan melindungi warga. Jika mereka merasa aman, situasi akan stabil,” ujarnya.

Kantor kepresidenan pun telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan warganya agar bekerja sama dengan kepolisian guna menghindari insiden serupa yang melibatkan kekerasan antarsektarian. Para menteri pemerintahan juga mendesak jangan sampai ada serangan yang terjadi lagi.

“Mereka memiliki banyak rencana untuk mencegah kekerasan ini. Pemerintah kami, warga Mandalai, mereka tidak ingin kekerasan ini terjadi. Jadi jika ada seseorang yang ingin melakukan kekerasan lagi, semua orang melindungi diri. jadi saya yakin insiden ini tak akan terulang,” kata Menteri Sosial Mandalay Win Hlaing.

Otoritas setempat mengatakan, mereka mengerahkan aparat kepolisian di titik-titik yang berpotensi terjadi kekerasan untuk mencegah konflik kembali terjadi. Para pemimpin agama pun meminta semua anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan antikeagamaan.

Meskipun menteri lokal mengatakan warga Mandalay tidak akan membiarkan serangan tersebut terjadi lagi, kebanyakan orang mengatakan hal ini bergantung pada kendali pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika