Kamis 24 Jul 2014 15:11 WIB

Pengamat: Pemerintahan Jokowi-JK Harus Naikkan BBM Sampai 44 Persen

Rep: Meiliani Fauziah/ Red: M Akbar
Aktivitas pengisisan bahan bakar di fasilitas Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta, Senin (16/6).
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Aktivitas pengisisan bahan bakar di fasilitas Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta, Senin (16/6).

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta --- Pemerintahan terpilih versi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo dan Jusuf Kalla, diminta segera membuat prioritas pembenahan ekonomi. Pasar finansial dinilai sudah tenang walaupun masih menunggu langkah lanjutan yang diambil oleh kubu calon presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Ekonomi Standard Chartered Bank Eric Sugandi, memprediksi pertumbuhan ekonomi tetap melambat sampai sekitar 12-16 bulan pertama. Angka pertumbuhan ekonomi yanga awalnya diprediksi sebesar 5,6 persen kini hanya menjadi 5,3 persen hingga akhir tahun.

Revisi ini disumbang dari melambatnya investasi, kondisi politik, pelemahan rupiah dan kinerja ekspor yang belum membaik. Eric kemudian menambahkan, angka inflasi tanpa kenaikan BBM berada di kisaran 5,0 persen.

Lalu neraca transaksi berjalan masih -24,9 persen dan cadangan devisa meningkat menjadi 112 miliar dolar AS. "Kalau BBM dinaikkan 44 persen, efeknya akan terasa sekitar empat bulan, inflasi bisa naik hingga 8 persen," katanya.

Pemerintah dinilai perlu menaikkan harga BBM secara bertahap. Masyarakat, menurut dia, akan lebih cepat menyesuaikan diri pada kenaikan kedua. Anggaran subsidi BBM, lebih baik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang selama ini tertunda.

n

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Apa yang paling menarik bagi Anda tentang Singapura?

1 of 7
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement