REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menanggapi ideologi khilafah yang digembar-gemborkan negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS), maka Organisasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menegaskan bahwa ada beberapa syarat dirikan khilafah sesuai syariat Islam.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Nurul Izzati mengatakan definisi khilafah secara lafadz maupun bentuk khilafah menurut Rasulullah SAW yang disebutkan dalam nash maupun dalil Islam adalah institusi yang memiliki bentuk khusus. Mulai dari metode pendiriannya yang ditentukan syariat yaitu melalui dakwah pemikiran, bukan kekerasan. Sehingga ketika Nabi Muhammad mendirikan daulah Islam, kemunculan khilafah menjadi sesuatu yang agung, berpengaruh, dan masyarakat merelakannya. Sementara itu bentuk khilafah juga sudah ditentukan oleh syariat.
“Pertama adalah kekuatan kekuasaannya harus di tangan Muslim yang mampu memerintah sendiri atau otonom. Sementara ISIS kan hanya menguasai secara militer bukan secara menyeluruh,” ujarnya saat ditemui usai konferensi pers MHTI dengan tema "Save Women and Children in Gaza with Khilafah" di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (12/8).
Kedua, dengan adanya khilafah, berarti adanya jaminan keamanan baik di dalam maupun luar negeri. Sementara ISIS tidak mampu memenuhinya. Ini terlihat dari ketakutan masyarakat terhadap teror ISIS maupun pemberitaan media massa yang menolak ISIS. Ketiga, sistem khilafah juga harus mampu menerapkan syariat Islam secara kaffah dan menyatukan seluruh kaum Muslim. Keempat, khalifah atau pemimpin dari sistem khilafah harus dipilih berdasarkan syariat. Di dalil Islam tersebut, kata dia, telah jelas disebutkan bagaimana menentukan khalifah.
“Untuk itu HTI mengusung khilafah, baik secara bentuk maupun lafadznya seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Meski itu semua butuh proses namun kami tidak akan memaksa khilafah diterapkan dengan cara kekerasan,” katanya.
