REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Hingga saat ini, pemerintah belum menemukan cluster yang tepat dan tidak melanggar regulasi terhadap pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dalam kuota haji.

Maka, keikutsertaan pembimbing KBIH untuk berangkat haji setiap tahun masih dimasukkan ke dalam kuota haji reguler dengan proses pelunasan periode kedua.

"Kita pernah ada satu kajian, diimbau agar pemerintah daerah dalam penentuan tim pembimbing haji daerah (TPHD) yang menggunakan kuota petugas itu merekrut KBIH, karena dia orang daerah yang menyertai daerah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil, Rabu (13/8).

Abdul Djamil meminta kepada seluruh kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan keberadaan KBIH di daerahnya masing-masing.

Tujuannya agar, dalam perekrutan TPHD, para pembimbing KBIH tidak terlewatkan dan ikut diseleksi sebagai petugas haji. Menurut Abdul Djamil, pembimbing KBIH memiliki peran yang besar dalam membina calon haji dalam mempersiapkan ibadahnya di Tanah Suci.

Namun kendalanya, jika para pembimbing KBIH ingin dimasukkan sebagai kategori pembimbing haji, maka harus mengikuti peraturan dari Kemenag serta melewati rangkaian seleksi.

Selain itu, ketika berstatus sebagai pembimbing haji, mereka harus bersedia ditempatkan di kloter haji manapun dan juga harus menghadapi ratusan jamaah dalam satu kloter. "Sementara kebanyakan inginnya tidak terpisah dari jamaah haji di KBIH-nya sendiri," ujarnya.

Begitu pun jika pembimbing KBIH masuk perekrutan pelayanan transportasi haji. Secara fisik, ia harus mempersiapkan diri dalam mengawal jamaah pulang-pergi pemondokan-Masjidil Haram.

Ikuti Whatsapp Channel Republika