Kamis 11 Sep 2014 20:05 WIB

In Picture: Wali Kota-Bupati Tolak Pilkada Oleh DPRD

.

Red: Mohamad Amin Madani

Ketua Apkasi Isran Noor (keempat kiri) dan Ketua Apeksi Vicky Lumentut (keempat kanan) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Yudhi Mahatma)

Ketua Apeksi Vicky Lumentut menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah saat rapat koordinasi luar biasa tentang polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Yudhi Mahatma)

Ketua Apkasi Isran Noor (kelima kanan) dan Ketua Apeksi Vicky Lumentut (keempat kiri) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar poster saat rapat membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Yudhi Mahatma)

Ketua Apkasi Isran Noor (tengah) dan Ketua Apeksi Vicky Lumentut (kelima kiri) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar poster saat rapat membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Yudhi Mahatma)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (keempat kiri) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (keempat kanan) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9).

Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pikada langsung. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement