REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry Jumat mengatakan negaranya menentang partisipasi Iran di konferensi internasional di Paris Senin mengenai Irak, yang bergulat dengan serangan pejuang garis keras Islam.
"Tidak ada yang menelepon saya dan meminta saya sehubungan dengan kehadiran Iran, tetapi saya pikir dalam situasi saat ini ... itu tidak akan tepat mengingat banyak isu-isu lain ... sehubungan dengan keterlibatan mereka di Suriah dan di tempat-tempat lain," kata Kerry dalam konferensi pers di Ankara.
Prancis, menurut laporan KUNA, mengharapkan sekitar 10 sampai 15 negara ikut mengambil bagian dalam konferensi internasional untuk perdamaian dan keamanan di Irak yang diadakan di ibu kota Prancis Senin, kata sumber-sumber Kementerian Luar Negeri.
Tetapi belum ada daftar peserta yang dipublikasikan meskipun sejumlah negara Teluk akan menghadiri.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Romain Nadal, menegaskan di Paris bahwa konferensi akan berada di tingkat menteri dan akan dibuka oleh Presiden Prancis Francois Hollande serta Presiden Irak Fuad Massoum.
Kedua presiden sudah bertemu di Baghdad Jumat untuk menempatkan sentuhan akhir persiapan konferensi yang bertujuan untuk mendapatkan respon yang koheren dan kuat atas kelompok garis keras Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang telah menguasai bagian Suriah dan Irak dan secara brutal menindas semua oposisi dan juga penduduk minoritas.
Sumber-sumber di sini yang meminta tak disebut namanya mengatakan bahwa konferensi tersebut akan tidak semata-mata berusaha untuk menentukan respon militer untuk ISIS, tetapi juga respon politik dan kemanusiaan, yang akan melibatkan sejumlah besar pembiayaan untuk tujuan ini dan juga membutuhkan reformasi yang sedang berlangsung di Irak.
Nadal, untuk bagiannya mengatakan bahwa masalah Irak akan dibahas di Dewan Keamanan PBB pada 19 September pada saat DK PBB akan berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius akan melakukan perjalanan ke New York untuk pertemuan itu, kata Departemen Luar Negeri di Paris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika