REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cita-cita menjayakan industri perikanan wilayah timur harus didukung suplai energi yang cukup termasuk listrik dan bahan bakar. Karena itu, wilayah timur dinilai harus memiliki pembangkit sendiri.

Dosen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) IPB Suhana mengatakan undang-undang kelautan yang akhirnya disahkan membuka jalan untuk menggarap energi laut, terutama oleh Kementerian ESDM.

"Untuk wilayah timur yang banyak berupa kepulauan, pembangkit seperti ini lebih berkelanjutan dibandung air yang terpengaruh El Nino dan La Nina," kata Suhana di kantor Kadin, Selasa (4/11).

Ia mengatakan harus dipetakan dulu besaran potensi energi gelombang per wilayahnya. Negara maju di Eropa sudah banyak yang menggunakan dan teknologi yang masuk pun dari sana.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto juga sependapat dengan Suhana. Kadin mendorong dibangunnya pembangkit energi listrik di sentra produksi dan pengolahan agar biaya operasi bisa ditekan.

Mengandalkan energi dari BBM akan membengkakan biaya produksi. "Aliran listrik yang stabil juga membantu berdirinya cold storage untuk penyimpanan produk perikanan,'' kata dia.

Mantan Wagub Gorontalo dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Tony Uloli juga mendukung adanya pembangkit listrik di wilayah timur. "Wilayah timur harus buat pembangkit energi," kata dia.

Investasi di awal bisa jadi memang besar. Berkaca pada negara-negara lainnya, ia melihat potensi balik yang lebih baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika