REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Konsep tol laut yang digagas Presiden Joko Widodo sudah terbentuk. Dalam konsep sementara, pemerintah ingin membatasi keterlibatan asing dalam pendistribusian logistik.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Supriadi Priatna mengatakan, konsep tol laut yang membatasi pergerakan kapal asing hanya sampai di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung mendapat protes dari Cina. Presiden Cina Xi Jinping menyampaikan hal tersebut kepada Joko Widodo saat menghadiri APEC 2014 di Beijing, Cina.

Dedy yang juga mendampingi Jokowi ke APEC mengatakan, Cina ingin terlibat  hingga ke pelabuhan dalam seperti pelabuhan Tanjung Priok atau pelabuhan lainnya. "Tapi tidak bisa. Kapal asing harus berhenti di Kuala Tanjung dan Bitung," dia menegaskan.

Ia mengungkapkan konsep ini belum final. Bappenas masih harus menunggu lampu hijau dari Jokowi melalui Peraturan Presiden RPJMN  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang rencananya  akan dikeluarkan pada 15 Januari 2015. Akan tetapi, Dedy memperkirakan kemungkinan besar konsepnya tidak akan berubah.

Proyek tol laut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 424 triliun untuk pembangangan dua pelabuhan hub internasional, enam pelabuhan utama, dan 16 pelabuhan pengumpul.

Jumlah ini lebih kecil dari yang pernah diasumsikan Jokowi sebesar Rp 700 triliun. "Mungkin pak Jokowi mengitungnya sudah termasuk sama pengadaan kapal," kata dia.

Sekadar mengingatkan, tol laut gagasan Jokowi ini bukanlah pembangunan jalan aspal di atas laut. Tetapi merupakan jalur distribusi logistik menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga ke ujung timur dan juga utara ke selatan Indonesia. Tujuannya untuk memeratakan harga barang yang sangat jomplang antara bagian barat Indonesia dan timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika