REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penujukkan PT DDI sebagai konsultan assesment Dirut dan Direksi Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai rawan praktek KKN dan diragukan kapabilitasnya.
"Saya mohon maaf pada Menteri BUMN, Rini Soemarno agar mawas diri, menghentikan praktek-praktek KKN. Dia telah melibatkan kedua abangnya Arie Soemarno dan ongky soemarno dalam pemilihan direksi Pertamina melalui penunjukan PT DDI," ujar Mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (19/11).
Bila Menteri Rini masih menerapkan praktek KKN tersebut, dirinya tak segan untuk meminta Presiden Joko Widodo untuk bertindak. "Sebaiknya Menteri Rini menghentikan praktek-praktek KKN, kalau tidak saya minta pak Jokowi bertindak," pungkasnya.
Terkait dengan penunjukan PT DDI, Koordinator Indonesia Migas Watch Tri Widodo mempertanyakan apakah lembaga konsultan swasta yang ditunjuk Pemerintah untuk menguji fit and proper kepada para kandidat tersebut benar-benar tahu sosok seperti apa yang dibutuhkan Pertamina.
"Saya rasa PT DDI belum tahu kondisi Pertamina. Dia tidak tahu sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Pertamina dan bagaimana korporat kulturnya," kata Tri yang juga Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN.
Hanya kalangan internal Pertamina asli yang benar-benar paham kondisi perusahaan saat ini.
"Yang paling baik itu dari internal. Dan hanya orang Pertamina saja yang mengerti cara membesarkan Pertamina," ucapnya.
Syarat utama kriteria sosok calon Dirut Pertamina, lanjutnya, berasal dari internal. Kemudian, sosok internal itu harus dapat melakukan transformasi, tahan intervensi, bisa menghapus mafia migas, dan harus dekat dengan Presiden.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan bahwa pihaknya menunjuk PT. Daya Dimensi Indonesia (DDI), perusahaan manajemen konsultan berlokasi di Mega Kuningan yang ditugaskan untuk memberikan penilaian calon direksi Pertamina. "Tujuannya ke depan ingin CEO-CEO BUMN ataupun direksi BUMN itu Global Standard, maksudnya sudah memenuhi standar perusahaan-perusahaan international," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika