Ahad 28 Dec 2014 20:33 WIB

Banjir di Bandung Perlu Penanganan Komprehensif

Rep: C70/ Red: Bayu Hermawan
 Warga melintasi banjir di Andir, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Ahad(28/12). (foto : Septianjar Muharam)
Warga melintasi banjir di Andir, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Ahad(28/12). (foto : Septianjar Muharam)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir di Cekungan Bandung atau di Daerah Aliran Sungai (DAS), Citarum Hulu sudah berlangsung sejak lama. Hal tersebut lantaran kondisi alamiah topografinya cekung seperti mangkok.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bertambahnya penduduk dan degradasi lingkungan menyebabkan frekuensi banjir semakin meningkat.

"Daerah di Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Bojongsoang, dan Banjaran adalah pemukiman padat dan berkembang kawasan industri. Sejak 1980-an hampir setiap tahun terjadi banjir," katanya melalui pesan singkat kepada Republika, Ahad (28/12).

Ia mengungkapkan, pada 2000, penduduk di Cekungan Bandung berkisar 6,2 juta jiwa. Namun saat ini, pada 2014 diperkirakan ada 9,1 juta jiwa.

Tekanan penduduk yang besar ini, lanjut Sutopo, cenderung mengeksploitasi ruang dan lingkungan. Sehingga menyebabkan erosi, satu sampai 1,7 juta ton/hektar dari tujuh sub DAS Citarum Hulu. Akibatnya terjadi sedimentasi di sungai Citarum dan anak-anak sungainya.

Sebelumnya, banjir yang menggenangi lima kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah berlangsung lebih dari 10 hari. Terhitung sejak Kamis (18/12) pukul 20.50 WIB hingga sekarang.

Sekitar 14.276 jiwa (4.409 KK) masih mengungsi, yaitu 5.365 jiwa di Kecamatan Baleendah, 5.827 jiwa di Kecamatan Dayeuhkolot, 1.680 jiwa di Kecamatan Bojongsoang, 747 jiwa di Kecamatan Ketapang, dan 657 jiwa di Kecamatan Cicalengka. Untuk itu, Sutopo berpendapat, perlu ada penanganan yang komprehensif. Baik struktural maupun non-struktural.

"Usulan penanganan banjir jangka pendek di DAS Citarum ini, sudah pernah dibahas dalam rakor tingkat menteri di Kantor Kemenkokesra (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) pada 3 Maret 2010, setelah terjadi banjir besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa usulan yang pernah diungkapkan adalah, pertama konservasi di tujuh sub DAS Citarum Hulu. Dua, melakukan relokasi perumahan di Cieunteung, Dayeuhkolot, dan Citepus.

Ketika, melakukan normalisasi Sungai Citarum dan sembilan anak sungainya. Keempat, pembangunan 22 waduk dan kolam rentensi. Kelima, melakukan pembenahan drainase. Keenam, revitalisasi permukiman di bantaran sungai. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi.

"Total anggaran yang diusulkan Pemda (pemerintah daerah) Jawa Barat dan Kementerian PU (pekerjaan umum) adalah Rp 3,3 trilyun. Namun sayangnya tidak terlaksana," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement