REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kendala terhadap banjir yang terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta dinilai lebih berat terletak kepada beragam persoalan nonteknis dibandingkan dengan permasalahan teknis yang dihadapi pemerintah.

"Secara teknis kita mampu menangani persoalan banjir DKI Jakarta, namun persoalan nonteknis yakni masalah sosial ini menjadi kendala," kata Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2).

Menurut Mudjiadi, persoalan nonteknis atau sosial itu antara lain pembebasan lahan normalisasi ke sejumlah kali di Jakarta masih belum tuntas secara keseluruhan. Selain itu, ujar dia, masih ada beberapa titik yang belum dilebarkan sehingga hal itu akan mengurangi daya tampung air dan mengakibatkan banjir.

Kemenpupera telah memprogramkan pengendalian banjir DKI Jakarta khususnya yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat yakni normalisasi Kali Ciliwung, Sunter dan Pesanggrahan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Senin (9/2) sore juga telah melakukan peninjauan di sejumlah posko banjir ibu kota.

Sementara Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Mambang Hertadi di Jakarta, Senin, mengatakan hingga Senin (9/2) pukul 19.30 WIB, sebanyak 469 gardu distribusi terpaksa dipadamkan dari total 17 ribu gardu.

"Sebaran wilayah yang terkena dampak pemadaman listrik yaitu Marunda, Cikupa, Kebon Jeruk, Bandengan, Cengkareng, Teluk Naga, Tanjung Priok, Menteng, dan Cempaka Putih," ujarnya.

Jumlah gardu yang dipadamkan PLN terus meningkat. Pada pukul 12.45 WIB tercatat 294 gardu dipadamkan. Lalu, meningkat menjadi 339 gardu pada pukul 14.25 WIB dan pukul 15.35 WIB tercatat 428 gardu yang dipadamkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika