Kamis 12 Feb 2015 18:55 WIB
Kongres Umat Islam Indonesia

Soal Risalah Yogyakarta, Ini Pandangan Pemuda Muhammadiyah

Rep: c13/ Red: Agung Sasongko
?Pemuda Muhammadiyah membawa poster anti korupsi saat deklarasi Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Ahad (8/2).   (Republika/Tahta aidilla)
?Pemuda Muhammadiyah membawa poster anti korupsi saat deklarasi Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Ahad (8/2). (Republika/Tahta aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, permasalahan politik merupakan bagian terpenting untuk ditindaklanjuti dengan semaksimal mungkin dari hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Yogyakarta. Menurutnya, kata ‘santun’ yang digambarkan oleh berbagai media untuk membicarakan hasil KUII dari segi politik itu kurang tepat.

 “Seharusnya, risalah KUII dari segi politik menggunakan kata ‘jangan menghalalkan segala cara’,” ungkap Dahnil kepada ROL, Kamis (12/2).

Menurutnya, hal yang perlu dilawan dalam dunia perpolitikan Indonesia itu sikap atau perilaku politisi yang menghalalkan segala cara. Misalnya, kasus KPK-Polri yang menjelaskan adanya ambisi kuat untuk menjadi Kapolri meski telah tersandung kasus korupsi.

Dahnil menjelaskan, kondisi demikian menggambarkan ambisi dan keinginan besar untuk berkuasa yang besar. Menurutnya, hal tersebut tentu saja telah melanggar nilai normati seperti moral dan etika.

Pada dasarnya, Dahnil mengaku rekomendasi teresbut sudah tepat. Hanya saja, dia menambahkan, penekanan dalam menerapkan akhlak, etika dan moral dalam bidang politik diharapkan lebih besar. Menurutnya, selama ini para politisi belum bisa menggapaai ketiga hal tersebut, yakni akhlah, etika dan moral dengan sepenuhnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement