REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Islam UIN, Gun Gun Heryanto mengatakan, secara normatif rencana pembentukan Majelis Syura untuk penguatan politik Islam Indonesia merupakan hal yang bagus agar aspirasi umat terwadahi. Namun, yang perlu diperhatikan yakni jangan sampai lembaga ini terjebak dalam politik praktis salah satu kekuatan politik tertentu.
Artinya, lembaga ini harus mempertimbangkan integritas, moralitas, kapabilitas yang melampaui kepentingan partai politk (parpol) tertentu. "Jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi stempel bagi partai tertentu yang memiliki akses," ujar Gun Gun Heryanto kepada ROL, Kamis (12/2).
Ia menjelaskan, kekuatan politik Islam Indonesia memang sudah lama melemah. Ini dikarenakan pragmentasi kekuatan politik yang begitu kuat di partai yang tersebar. Akibatnya, partai islam tidak pernah memperoleh kekuatan yang signifikan di pemilu karena ego sektoral partai yang selalu mengingkan kadernya untuknya maju. Padahal tidak memiliki modal dasar dalam pemilu seperti elektabilitas.
Untuk itu, permasalahan tersebut memang perlu dicarikan solusinya. Salah satu solusinya bisa dengan dibentuknya lembaga atau kanal yang menjadi rekomendasi dalam KUII. Lembaga ini terbentuk dari sejumlah tokoh senior yang merepresentasikan umat islam agar mampu memberi nasihat atau semacam majelis syuro untuk bermusyawarah.
Ia menambahkan, jika lembaga ini telah terbentuk maka harus dipastikan agar tidak diisi oleh orang-orang yang berafiliasi terhadap salah satu parpol. Hal ini agar tidak muncul kepentingan yang menguntungkan kelompok tertentu.
Selain itu, perlu dilakukannya penguatan dari aspek keterwakilan semua partai yang kecenderungan ingin mendorong tokoh-tokoh islam untuk tampil lebih kuat. Sehingga lembaga ini tidak dimiliki satu partai politk. "Sehingga lembaga atau Kanal ini bisa menjadi wadah silahturahmi bagi sekian banyak representasi kekuatan politik islam yang seringkali terhambat secara psikopolitik karena ego sektoral," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika