REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemenpora mensinyalir PSSI memberikan informasi yang tidak utuh kepada FIFA sehingga induk organisasi sepak bola dunia itu mengancam akan menjatuhkan sanksi terkait kebijakan pemerintah menunda pelaksanaan Indonesia Super League (ISL) 2015.
Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, mengatakan pihaknya akan menjelaskan kepada FIFA terkait alasan-alasan pemerintah menunda perhelatan ISL 2015. ''Jika FIFA mengetahui persoalan yang sebenarnya, mereka pasti mengerti,'' kata Gatot.
Aktivis 'Save Our Soccer', Apung Widadi, juga melontarkan pendapat senada. Apung menilai apa yang dilakukan oleh Kemenpora bukan bentuk intervensi pada PSSI.
''Hal (penundaan ISL) ini bukan sebuah intervensi," kata Apung kepada Republika.co.id. "FIFA harus diberikan masukan yang benar, seimbang, dan objektif agar tahu persis apa yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia ini.''
Apung menilai tindakan Kemenpora sudah benar karena langkah penundaan tersebut dilakukan demi kemaslahatan dunia sepak bola nasional. Menpora Imam Nahrawi memutuskan untuk menunda perhelatan ISL 2015 karena terdapat prinsip yang harus dipatuhi klub seperti NPWP, kontrak pemain, status pemain asing kemudian uang garansi.
"Keputusan yang dilakukan Menpora atas rekomendasi BOPI ini benar dan perlu ditanggapi dengan baik karena demi kemaslahatan para pemain, pelatih dan semua jajaran tim,'' ujar Apung
Sementara, melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Jerome Valcke, FIFA menyatakan keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk menunda kick-off ISL merupakan bentuk intervensi. FIFA mengancam akan memberikan sanksi sesegera mungkin apabila ISL 2015 tidak segera berjalan.
Menurut FIFA, sepak bola Indonesia dalam satu setengah tahun ke belakang sudah menuju ke arah yang lebih baik setelah mengalami kisruh organisasi. FIFA tak mau bentuk intervensi ini membawa sepak bola Indonesia kembali ke kondisi kisruh seperti dahulu.