REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin mengusulkan agar pemerintah melakukan identifikasi peta-peta produksi panen. Karena, diketahui ada beras yang masuk dari daerah lain dan tidak melalui Bulog.
"Berarti ada peta produksi yang tidak tertangani, sehingga pemerintah harus identifikasi apakah beras tersebut diambil pedagang langsung atau harus melalui Bulog?," ujar Bustanul di Jakarta, Selasa (24/2).
Menurut Bustanul, hal yang terpenting yakni suplai beras di pasar harus tetap ada agar tidak terjadi kenaikan harga. Bustanul mengatakan, tidak menjadi masalah apabila pemerintah mau menyalurkan beras langsung ke masyarakat dan dikemas dalam ukuran lima kilogram.
Bustanul menyatakan, saat ini belum menyarankan untuk menaikkan harga HPP karena faktor psikologinya akan lebih rumit. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pemerintah harus melakukan dialog dengan para pedagang. Karena dalam dua pekan mendatang, merupakan waktu yang sangat krusial untuk membenahi dan menanggulangi stabilitas harga beras. Selain itu, dialog tersebut dapat membuat suasana ketegangan persoalan beras menjadi mencair.
"Kalau tidak bisa ditanggulangi saya khawatir kenaikan harga akan berkelanjutan, sedangkan musim panen paling cepat Maret bahkan bisa saja April karena musim tanam mundur," ujar Bustanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika