Ahad 08 Mar 2015 15:58 WIB

Padang Gelar Aksi Hari Perempuan Internasional

Rep: c70/ Red: Hazliansyah
  Masyarakat yang tergabung dalam Indonesia Youth Forum (IYF) menggelar peringatan Hari Perempuan Se-dunia di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (8/3).   (Republika/Tahta Aidilla)
Masyarakat yang tergabung dalam Indonesia Youth Forum (IYF) menggelar peringatan Hari Perempuan Se-dunia di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (8/3). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Peringatan Hari Perempuan Internasional digelar serentak di seluruh dunia. Termasuk di Padang, Sumatera Barat.

Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC), sejumlah LSM dan mahasiswa di Padang, Sumatera Barat, menggelar aksi di Lapangan Catur Gor H Agus Salim, Ahad (8/3).

"Diskrimisasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan, mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses secara optimal berbagai hak-haknya," kata Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC), Yefri Heriani dalam aksi "stop kekerasan seksual, make it happen" di Lapangan Catur Gor H Agus Salim, Padang.

Dikatakannya, selama ini kekerasan yang dialami oleh perempuan mengancam martabat perempuan. Selama ini perempuan dihadapkan pada pilihan yang tidak membuatnya tidak dapat memilih.

Ia mengatakan, perempuan seolah dipelesetkan dalam jurang di mana dia tidak menemukan jalan naik untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Pada 2014 NPWCC menerima laporan dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 85 kasus. Sedangkan pada 2015, sampai bulan Februari, ada 14 kasus yang ditangani NPWCC.

Laporan dan penanganan kasus pada 2015, ujarnya, didominasi oleh kasus kekerasan seksual yang sebagian korbannya adalah perempuan, dua di antaranya adalah incest. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan, perempuan harus bertindak bergerak dan berteriak," tutur Yefri.

Di Hari Perempuan Internasional ini lanjut dia, para perempuan di Sumatera Barat hadir untuk menyatakan dan meminta kepada negara untuk, pertama menghapus impunitas bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kedua, menyediakan layanan dan anggaran pemulihan bagi perempuan korban. Ketiga, menyediakan pendidikan yang inklusif, adil gender. Keempat, memastikan layanan kesehatan reproduksi yang dapat diakses oleh perempuan miskin, lansia dan kelompok disabilitas.

Kelima, memastikan berbagai fasilitas umum yang aman, nyaman memadahi, terjangkau, ramah bagi perempuan. Keenam, menghukum para koruptor dan mengembangkan materi pendidikan anti korupsi. Ketujuh, mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam semua kelembagaan negara.

"Sehingga mereka juga mendapatkan peningkatan kualitas kehidupan. Karena setiap orang di bumi Indonesia ini, punya hak untuk hidup sejahtera dan  layak," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement