REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Wilayah Indonesia Timur menargetkan bisa menyelesaikan pembangunan lima Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (PLTB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Timur. Bahkan, Kadin Indonesia Timur menargetkan setidaknya bisa membangun 30 PLTB di kawasan Indonesia Timur dalam lima tahun mendatang.

Kehadiran PLTB ini diharapkan bisa mengatasi kendala keterbatasan energi di wilayah Indonesia Timur. Keterbatasan energi dan infrastruktur yang kurang memadai memang dianggap menjadi salah satu kendala dalam upaya mengundang investor untuk bisa melakukan investasi di wilayah Indonesia Timur.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Indonesia Timur, Annar Salahudin Sampetoding, mengungkapkan, untuk tahun ini pihaknya menargetkan bisa membangun lima PLTB. Pembangunan PLTB ini akan menggandeng pihak swasta dari Tiongkok dan dari Jerman, termasuk dari pihak Perbankan yaitu Deutsche Bank. Kekuatan satu PLTB itu rencananya akan berkapasitas maksimal 10 megawatt (MW).

Dengan begitu, PLN bisa langsung membeli dan memanfaatkan listrik disana tanpa harus membuka tender. Pembangunan PLTB ini pun telah menjadi didahului dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT PLN dan Pemerintah Kabupaten setempat. ''Sehingga PLN bisa langsung memanfaatkan dan tidak perlu tender macam-macam,'' kata Annar di Kantor Kadin, Jakarta, Jumat (20/3).

Annar mengakui, dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, tidak cukup dengan hanya membangun ekonomi saja. Tapi, pembangungan ekonomi itu harus diiringi dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur pendukung yang lengkap termasuk adanya pembangunan infratruktur pendukung energi listrik.

Annar menjelaskan, nilai investasi untuk pembangunan PLTB itu sekitar 250 juta dollar AS. Sebagai awal, lima PLTB ini bakal dibangun di sekitar wilayah Sulawesi. Lima lokasi itu berada di Morowali (Sulawesi Tengah), Buton dan Kolaka (Sulaawesi Tenggara), Mamuju Tengah dan Polewali Mandar (Sulawesi Barat). ''Ini yang sekarang menjadi prioritas kami,'' lanjut Annar.

Dia menambahkan, untuk saat ini pembangunan tersebut sudah dimulai dan memasuki tahap pencanangan lahan. Setidaknya butuh sekitar 3000 hingga 4000 meter lahan untuk membangun satu PLTB. Tidak hanya itu, dalam skema penamanaman modal, Kadin Indonesia Timur berkejasama sepenuhnya dengan pihak swasta, tanpa ada penyertaan modal dari pemerintah daerah setempat.

Selain PLTB, Annar mengakui, pihaknya juga akan terus berupaya melakukan dan menarik investor-investor untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan dan bandara di Indonesia Timur. ''Pemerintah telah menyebutkan, swasta dibuka selebar-lebarnya untuk bisa berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,'' ujar Annar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika