REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Smith Alhadad mengatakan pencegahan dan penanganan perkembangan ISIS bisa dilakukan dari segi ekonomi.

Sebab, melihat kemungkinan WNI yang bergabung dengan ISIS beralasan mencari ekonomi yang lebih baik. "Faktor ekonomi perlu dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk kalangan bawah," kata Smith kepada Republika, Senin (23/3).

Menurutnya, rakyat dengan ekonomi rendah sangat rentan terpengaruh bujukan ISIS. Oleh karena itu pemerintah wajib menyejahterakan mereka terutama dari segi ekonomi. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mementingkan rakyat bawah.

Karena dikatakannya, apabila mereka merasa tidak diperhatikan, hal yang kemudian dilakukan adalah mencari tempat yang lebih baik. Inilah yang bisa dimanfaatkan ISIS mengiming-imingi ekonomi yang lebih sejahtera.

Dari sisi ini bisa menekan perkembangan ISIS karena mereka tidak perlu mencari kesejahteraan dengan berjihad di jalan yang salah. Mereka merasa di negaranya sudah aman dan layak untuk hidup tenang.

"Jokowi harus membuat kebijakan yang membuat sejahtera rakyat sehingga tidak timbul sakit hati bahwa hanya orang kaya saja yang asik foya-foya," jelasnya.

Tentunya hal itu juga harus didukung dengan penyuluhan dan pemahaman yang meluas dari para intelektual Muslim pemerintah. Smith mengatakan perlu juga pencegahan dari sisi pendidikan bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Sebelumnya 16 WNI tertangkap di Turki yang hendak masuk ke Suriah diduga hendak bergabung dengan ISIS. Smith melihat alasan mereka bergabung adalah karena mencari kehidupan ekonomi yang lebih layak.

Pasalnya tak hanya laki-laki namun ada para istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Ia melihat ini bukan hanya semata-mata karena jihad, namun juga alasan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika