REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA—Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad menggenjot pendapatan dari sektor pajak. Melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak serta tiga Kantor Wilayah Pajak, Pemprov Jawa Timur akan gencar mengampanyekan gerakan sadar pajak bagi warga Jawa Timur.  

Memberikan sambutan dalam acara sosialisasi pajak di Surabaya, Rabu (25/3) malam, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menyampaikan, APBD Jawa Timur akan sehat jika semua wajib pajak memenuhi dan membayar pajaknya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Secara khusus saya sampaikan kepada saudara bahwa khusus untuk dana bagi hasil pajak yang diterima Provinsi Jatim bersumber dari pajak penghasilan pribadi dan karyawan. Karenanya jika ingin Jatim maju, maka segera bayarlah pajak anda baik pajak pusat maupun pajak daerah,” ujar Saifullah kepada hadirin.

Saifullah menyampaikan, setiap tahun Pemerintah Pusat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Dana DIPA tersebutlah, kata dia, yang diamanahkan ke Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Timur. Untuk tahun 2015, kata dia, secara keseluruhan Jawa Timur menerima DIPA sebesar Rp 64,05 triliun.

Dana itu, Saifullah merinci, di antaranya terdiri dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp 4,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 34 triliun, serta dana desa sebesar Rp 1,1 triliun. “Jumlah alokasi dana sebesar itu sepenuhnya akan digunakan untuk pembangunan Jatim utamanya saat ini untuk perbaikan infrastruktur,” ujar Saifullah.

Ia menambahkan, pada tahun 2015 ini, target Direktorat Jenderal Pajak hampir mencapai Rp 1300 triliun. Sedangkan Jawa Timur sendiri, pada 2015 menarget pendapatan dari sektor pajak secara keseluruhan mencapai Rp 75 triliun.

“Target ini sangat berat bagi teman-teman Dirjen Pajak, maka sudah sepatutnya kita membantu pemenuhan target. Karena kita harus sadar betul sehat tidaknya APBN tergantung banyak sedikitnya pembayaran pajak oleh para wajib pajak,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika