REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Zulkifli menyambut baik program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Namun, ia juga mempertanyakan apakah hal tersebut terealisasi dalam waktu singkat ini.

Ia mengatakan sejumlah hal yang dapat menghambat rencana pemerintah terhadap swasembada pangan tersebut. Menurutnya jumlah penduduk yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan lahan yang terus berkurang.

Zulkifli juga menyatakan perihal impor beras yang menurutnya perlu dilakukan untuk menstabilkan dan menutup kekurangan beras yang ada di pasar. "Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, seandainya tidak ada impor kita tidak akan menemukan beras dengan harga Rp 30 ribu- Rp 50 ribu di pasar," ujarnya dalam diskusi mengenai "Politik Beras di Era Pemerintahan Jokowi-JK" di Gedung KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

Karenanya ia menegaskan, impor beras tetap harus dilakukan dan meminta pemerintah cepat tanggap dalam melihat situasi di lapangan terkait keberadaan beras.

"Tolong sampaikan ke presiden, impor harus tetap ada tapi jangan dikeluarkan saat panen," tambahnya.

Zulkifli menambahkan, pemerintah juga harus memerhatikan keberadaan pupuk yang menurutnya sulit didapat para petani di lapangan. Ia membandingkan dengan yang terjadin para petani di Vietnam dan Thailand dimana proses produksi hingga panen dibiayai pemerintahnya.

"Bagaimana mau maju, demi mendapat pupuk yang mahal saja tidak ada," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika