REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Rumah subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat," ujar Ara di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) dengan Kementerian Dalam Negeri yang disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Lingkup kerja sama dalam PKS ini meliputi dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dalam pendataan PNS/ASN yang berpotensi mengajukan perolehan FLPP.

Ara menyampaikan, seluruh inovasi dan terobosan program tersebut dapat dicapai berkat kolaborasi seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan.

“Sebagai menteri, saya mengakui dan merasakan banyak keterbatasan dalam kewenangan, tapi saya bersyukur memiliki mitra kerja dan partner Kabinet Merah Putih yang mendukung penuh program di sektor perumahan,” ujarnya.

Ara juga berpesan kepada BP Tapera untuk terus menyediakan kuota bagi para pegawai di Kementerian Dalam Negeri.

"Berapapun kebutuhan untuk para PNS dan ASN, tolong siapkan kuotanya," kata Ara.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, berdasarkan arahan Menteri PKP, alokasi kuota yang disediakan adalah 2.000 unit bagi para pegawai di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan BP Tapera telah menerima data minat FLPP sebanyak 1.190 pegawai dari Kementerian Dalam Negeri yang mendaftarkan diri untuk memanfaatkan program pembiayaan perumahan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika