REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengurus Besar (PB) Al Jam'iyatul Washliyah menyayangkan pemblokiran 22 situs media Islam oleh pemerintah tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi masyarakat (Ormas) Islam.
"Seharusnya pemerintah melibatkan Ormas Islam sebelum melakukan pemblokiran. Namun ini tidak pernah dibicarakan sama sekali," kata Ketua PB Al Jam'iyatul Washliyah Pusat Abdul Mun IM di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Muaro Padang, Ahad (4/5).
Jika dilakukan pembicaraan sebelumnya, katanya, maka tidak akan timbul sangkaan-sangkaan seperti yang berkembang saat ini. Abdul Mun IM, meminta pemerintah segera memberikan penjelasan yang kepada publik mengenai pemblokiran tersebut.
"Pemerintah harus menjelaskan kenapa dilakukan pemblokiran. Jika memang dikatakan salah, maka harus dijelaskan secara detail dimana kesalahannya," ujarnya.
Abdul Mun IM memberikan khutbah Jumat di Lapas Klas II A Muaro Padang, di hadapan ratusan para napi beragama Islam. Ia melaksanakan Shalat Jumat bersama sejumlah pengurus Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Barat di antaranya Nurkhalis B (ketua), Henky Mustav Sabarta (sekretaris), Maidestal Hari Mahesa (wakil ketua).
Menurutnya, pemilihan Lapas sebagai tempat pemberian khutbah Jumat memang telah direncanakan, dengan beberapa pertimbangan. "Pemilihan Masjid di Lapas memang sengaja, karena tempat itu seharusnya diutamakan. Di Lapas kebutuhannya dinilai lebih besar dibandingkan masjid di luar Lapas," katanya.
Menanggapi khutbah yang dilakukan itu, Edi (32) Narapidana yang diwawancarai di Lapas mengharapkan hal yang sama juga dilakukan tokoh atau pejabat lainnya. "Kami berharap banyak orang luar yang datang memberikan dakwah, dan motivasi di sini. Sehingga banyak pelajaran yang dapat diambil," katanya.
Muktamar Tidak akan Ribut
Saat ditanyai tentang Mukhtamar Al Jam'iyatul Washliyah di Jakarta yang akan dilakukan akhir April, ia meyakini tidak akan heboh dan ribut seperti banyak terjadi pada organisasi lain. "Sebagai organisasi yang berusia lebih dari 85 tahun, para pengurus dan anggota tentuya sudah sangat mengerti budaya organisasi dalam memilih pemimpin kita seperti memilih imam dalam salat," tambahnya.
Mantan diplomat yang pernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (RI) di Muscat, Oman itu mengatakan pencalonan dan dicalonkan adalah hal yang wajar. Namun tanpa melakukan "money politic".
"Pemimpin itu amanah bukan mencari kekayaan, tetapi mengurus umat. Yang terpilih sebagai ketua kita sokong bersama-sama,? katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika