REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku tidak khawatir dengan gugatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN), terkait pembekuan organisasi tersebut.
"Silahkan saja, ini negara hukum. Ini negara demokrasi, siapa saja bisa berpendapat dan melakukan upaya hukum untuk memastikan status. Tak jadi soal," kata Imam saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/4).
Imam menegaskan semua upaya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk membenahi masalah administrasi dan finansial yang selama ini menghambat prestasi sepak bola nasional.
Untuk itu, Imam tidak mempermasalahkan apabila FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, asalkan masa hukuman tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan.
"Kalau (sanksi) itu menimbulkan hasil yang positif bagi sepak bola nasional, saya kira tidak boleh ditakut-takuti bangsa ini, karena kita rindu prestasi sepak bola," kata Imam.
Imam juga mengklarifikasi terkait dugaan dirinya tidak mau bertemu dengan Ketua PSSI La Nyalla Matalitti, karena justru PSSI yang belum mengajukan jadwal untuk bertemu secara resmi.
"Karena memang tidak ada jadwal (untuk bertemu) mereka. Jangan mengajak wartawan seolah-olah (kami) tidak menerima. Ini semua ada jadwalnya dan belum ada pengajuan resmi," tegasnya.
Imam mengharapkan dalam waktu dekat ada titik terang yang bisa membereskan persoalan dalam sepak bola nasional, termasuk menyelesaikan kasus legalitas Persebaya dan Arema yang sudah berlarut-larut.
"Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah Arema dan Persebaya. Kita sudah menemukan formula itu. Kalau dua kesebelasan ini sudah clear, maka kompetisi harus jalan," kata Imam.