REPUBLIKA.CO.ID, VALETTA -- Oposisi pemerintah Libya, pemerintah yang menguasai ibukota Libya, Tripoli menolak setiap kebijakan sepihak yang diputuskan oleh Uni Eropa.
Mereka mengatakan akan bergerak jika UE menyerang area yang diduga asal penyelundup migran. Mereka mendesak UE berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana menangani krisis migrasi.
Menteri Luar Negeri pemerintah Tripoli, Mohammed el Gharani mengatakan mereka telah berulang kali menawarkan bantuan untuk menangani migran yang berlayar dari pantai Libya.
El Gharani mengatakan tawaran tersebut ditolak UE. ''Anda tidak bisa memutuskan untuk menyerang suatu tempat. Bagaimana jika Anda menyerang orang tak bersalah? Nelayan? Mari lakukan ini bersama,'' katanya dikutip Times of Malta, Kamis (23/4).
El Gharani mengatakan UE menolak tawaran mereka karena pemerintahnya (pemerintahan Tripoli) tidak diakui secara internasional. Pemerintah Libya yang diakui internasional adalah pemerintah Abdullah Al Thinni.
Ia menegaskan setiap serangan UE akan dihadapi, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika