REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan mengaku alasan PSSI mengeluarkan keputusan Force Majeure, karena pemerintah sendiri tidak mendukung kompetisi. Ini membuat klub dan PT Liga Indonesia sulit untuk menjalankan roda kompetisi Liga Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut berawal saat Kemenpora sendiri tidak mengakui PSSI. Ditambah, kata dia, dengan adanya surat Menpora kepada kepolisian agar tidak memberikan izin.
"Maka pastilah tidak dapat dijalankan kompetisi. Ini yang dimaksud dengan keadaan force majeure tentunya di luar kehendak kami," kata Hinca, Senin (4/5).
Kompetisi pun, lanjut Hinca, tidak akan berjalan dengan sukses jika tidak didukung oleh seluruh elemen, termasuk pemerintah. Sedangkan dalam situasi seperti ini, sambungnya, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) justru melarang menggelar kompetisi sesuai jadwal yang kami buat.
"Kita juga sering berdialog, tapi kami tidak menemukan titik terang. Maka dari itu diperlukan kepastian bagi pemain, klub, dan suporter yang terlibat dalam kompetisi ini. Tidak baik membiarkan ketidakpastian ini terus menerus," tegasnya.
Pihaknya mengerti keputusan yang diambil dapat mengundang reaksi keras FIFA. Untuk itulah, lanjut Hinca, PSSI akan membicarakan hal ini secepatnya.
"Kami juga tidak ingin sepak bola ini vakum. Kami sudah berupaya membicarakan masalah ini dengan AFC juga FIFA," ujar dia.