REPUBLIKA.CO.ID, YAMAN -- Arab Saudi mengusulkan gencatan senjata selama lima hari dalam perang Yaman. Gencatan senjata diusulkan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil. Namun, gencatan senjata itu bisa dilakukan dengan syarat pemberontak Houthi juga menghentikan pertempuran.

Menteri Luar Negeri, Adel al-Jubeir menyampaikan usulan itu, Kamis (7/5) dalam sebuah konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry. Itu berarti koalisi negara-negara Arab Saudi akan berhenti serangan udara di seluruh Yaman.

"Tanggal pasti gencatan senjata akan diumumkan segera setelah pemberontak Houthi setuju dan menghentikan serangan," ujar al-Jubeir seperti dilansir dari Aljazeera, Kamis (7/5). Usulan ini juga mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.

Usulan ini datang sehari setelah pertempuran mematikan di Kota Pelabuhan Aden, yang menewaskan sedikitnya 120 orang. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera dari Ibu Kota Yaman, aktivis dan pendukung Hussain al-Bukhaiti, mengatakan bahwa ada kemungkinan kelompok mereka akan menerima usulan itu.

Tapi, mereka menegaskan jika gencatan senjata itu tidak berarti Houthi akan menarik pasukan dari wilayah yang mereka kuasai, dekat perbatasan dengan Saudi.

Sementara itu, Human Rights Watch di New York melaporkan, Kamis pasukan pro-Houthi telah menembak dan menewaskan dua wanita dan menyandera pekerja bantuan di Aden. Keduanya teridentifikasi sebagai Sabreen al-Aboos (20 tahun) dan Neveen al-Taib (42).

Kelompok hak asasi mengatakan, insiden yang terjadi bulan lalu merupakan contoh ancaman besar bagi warga sipil di kota pelabuhan. Kedua wanita itu dikejutkan tembakan dalam insiden terpisah pada 17 dan 18 April, kemudian meninggal.

Pasukan pro Houthi juga secara tidak sah telah menahan 10 pekerja bantuan lokal selama 14 hari. Serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan mengambil sandera adalah kejahatan perang, kata kelompok hak asasi itu. Meskipun pekan lalu dilakukan pemboman udara terhadap posisi Houthi, konflik ini belum menunjukkan tanda berakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika