REPUBLIKA.CO.ID, KUALALUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak memandang serius temuan kuburan massal di wilayah Malaysia. Najib pun bertekad memburu pihak yang bertanggung jawab atas kuburan yang diduga terkait dengan perdagangan manusia.
"Kami akan menelusuri pihak bertanggung jawab," kata Najib dalam Twitter-nya seperti dikutip Bernama, Senin (25/5).
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Ahad (24/5) memastikan temuan kuburan massal di dekat 17 tenda, yang diduga digunakan menampung pendatang gelap di Padang Besar, Perlis. Ia menduga kemah itu sudah lima tahun berdiri dan ditinggalkan pelaku ketika pihak berwajib mendatangi tempat tersebut, sementara kuburan massal diyakini kuburan korban perdagangan manusia.
"Kuburan massal tersebut terletak di belakang Taman Negeri Perlis, sekitar satu kilometer dari pos pemeriksaan Unit Pencegah Penyelundupan (UUP) di laluan itu," demikian dilaporkan harian Metro, Senin.
Kawasan itu, yang juga menjadi tempat keluar-masuk pendatang gelap, terletak dua kilometer dari pintu perbatasan Malaysia-Thailand. Sementara lokasi hutan sekitar 50 meter dari jalan besar dan terdapat sebuah menara telekomunikasi di kawasan itu.
Sumber mengatakan, kuburan massal itu sudah ada sejak sekitar enam bulan lalu dan untuk menuju lokasi diperlukan waktu sekitar tiga jam naik dan turun puncak gunung. Ia mengatakan, para pendatang ilegal hanya akan dibawa turun jika ada permintaan tekong darat.
Hingga kini, 130 mayat sudah ditemui di puncak gunung tersebut. "Berdasarkan informasi, pendatang ilegal yang dibawa masuk ke negara ini akan diletakkan di kamp yang terletak di puncak gunung itu yang juga dijadikan lokasi transit sebelum dibawa turun jika ada permintaan dari pihak manapun," katanya.
"Lubang besar yang dijadikan kubur tersebut diduga sudah ada sejak sekitar enam bulan lalu dan berada di puncak gunung, kira-kira dua kilometer dari pintu perbatasan Malaysia-Thailand di Wang Kelian dan 100 meter dari laluan Jalan Kaki Bukit-Wang Kelian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika