REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi justru tidak sependapat dengan tunjangan Faisal Basri atas keterlibatan Hatta Rajasa dalam membuat industri bauksit nasional lesu. Dasar perbedaan pendapat keduanya, lanjut Fahmi, pada aturan larangan ekspor minerba tanpa melalui smelter dalam negeri.

Perlu diketahui bahwa di masa pemerintahan Hatta Rajasa industri bauksit dalam negeri tidak boleh melakukan ekspor bijih. Semuanya harus dilakukan smelterisasi.

"Smelterisasi, selain menaikkan nilai tambah Minerba, juga membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Selain itu, smelterisasi juga meningkatkan transparansi dan lebih controllable berapa sesungguhnya minerba yang dilkeduk dari perut ibu pertiwi," jelas Fahmi, Selasa (26/5).

Larangan ekspor minerba yang tidak diolah di smelter dalam negeri, menurut Fahmi, semata-mata merupakan perintah UU untuk memaksa raksasa pertambangan seperti PT Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara untuk membangun smelter mereka.