REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengetatan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) disarankan dimulai untuk warga yang ingin membeli rumah ketiga karena tindakan tersebut kemungkinan besar merupakan aksi spekulasi yang berpotensi bisa mengakibatkan gelembung properti pada masa mendatang. "Yang rentan terhadap aksi spekulasi justru mulai terjadi di KPR ketiga. Dengan demikian maka pengetatan harusnya dimulai untuk KPR ketiga bukan kedua," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Senin (1/6).
Menurut Ali Tranghanda, selain aturan saat ini terkait keringanan di KPR bagi rumah pertama, perlu juga dibuka keringanan untuk KPR bagi rumah kedua. Hal itu, ujar dia, karena berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa KPR Kedua relatif masih banyak yang untuk pengguna dan sebagian untuk investasi jangka panjang. Apalagi, ia mengingatkan bahwa investasi jangka panjang dalam properti lazim dilakukan asalkan jangan dijadikan sebagai obyek spekulasi jangka pendek.
"Sebagai contoh bila saat ini orang tua mau memberikan warisan rumah untuk anaknya, maka dengan penghasilan yang terbatas, dia akan membeli properti sebagai jaminan properti untuk anaknya kelak," katanya.
Direktur Indonesia Property Watch mengakui bahwa pelonggaran KPR tidak akan serta merta langsung berdampak pada penjualan properti tetapi diharapkan bisa meningkatkan tingkat penjualan properti pada tahun 2015 ini. Sebelumnya, Real Estat Indonesia (REI) mengharapkan iklim industri dan pembelian properti di Tanah Air kembali meningkat setelah mengalami perlambatan secara nasional pada 2014 yang merupakan imbas penyelenggaraan pemilu.
"Kami tentunya dengan acara ini ingin membangkitkan industri properti," kata Ketua Umum REI Eddy Hussy dalam pembukaan REI Expo 2015.
Menurut dia, iklim industri properti nasional pada 2014 lalu sempat melambat karena banyak yang menunda bertransaksi properti akibat dampak pemilu. Untuk itu, lanjutnya, pada tahun 2015 ini, pihaknya ingin untuk membangkitkan lagi iklim industri properti karena memang kondisi sudah lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika