REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, NAURU -- Presiden Nauru dan Menteri Kehakiman negara itu diduga terlibat kasus suap dengan penyalur fosfat asal Australia.
Presiden Baron Waqa diduga menerima 60 ribu dolar (atau setara Rp 600 juta) sedangkan Menteri Kehakiman Nauru, David Adeang - politisi terkuat Nauru - menerima 10 ribu dolar (atau setara Rp 100 juta) per bulan pada tahun 2009 dan 2010.
Pejabat pemerintahan Nauru lainnya juga terlibat dalam skandal itu.
Bocoran email menunjukkan, Menteri David meminta tambahan pembayaran sebesar 665 ribu dolar (atau setara Rp 6,65 miliar) untuk dirinya sendiri dan politisi Nauruan lainnya dari perusahaan Australia, Getax.
Transaksi tersebut sedang diselidiki oleh Polisi Federal Australia (AFP) sebagai bagian dari penyelidikan kasus suap besar yang terjadi di luar negeri.
Email itu mengungkapkan sebuah rencana untuk menggulingkan pemerintah Nauru pada tahun 2010.
Ketika David menjadi oposisi di tahun 2009, ia mengatakan kepada mantan direktur Getax, Ashok Gupta: "Kami bisa mengatur kerjasama bisnis baru yang bias membawa negara ini ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi dan tentu saja membuat bisnis Anda lebih sukses."
David mengatakan kepada Getax, ia mendapat dukungan dari sejumlah anggota Parlemen lainnya yang siap untuk meninggalkan pemerintah.
"Kami memberi kewenangan penuh untuk memobilisasi atau memberi penawaran kepada anggota Parlemen untuk mengamankan suara dan memenangkan pertempuran," jawab Ashok.
Getax sudah membeli fosfat dari Nauru dengan harga yang murah.
Ketika harga dunia naik menjadi hampir 400 dolar (atau setara Rp 4 juta) pada tahun 2008, Getax hanya membayar 43 dolar (atau setara Rp 430 ribu) per metrik ton.
Dalam bocoran email lainnya, David menyarankan agar Getax mengambil alih bisnis fosfat di Negara itu sepenuhnya.
"Ini tak akan mudah. Tapi sebagai bisnis dalam jangka panjang, ini mungkin ideal," tulis Menteri David.
Direktur Getax saat ini, Amit Gupta, meminta David menyiapkan ‘proposal bisnis lengkap’.
Tawaran berikutnya yang dilayangkan Getax ditolak oleh Pemerintah Nauru.
Mantan Presiden Sprent Dabwido mengatakan, privatisasi bisnis fosfat Nauru akan melumpuhkan negara ini secara finansial.
"Jika anda bertanya kepada saya, menawarkan untuk menjual industri fosfat secara keseluruhan hampir menyerupai pengkhianatan," ungkapnya.
Ia menerangkan, "Satu-satunya aset nasional yang kami miliki yang layak dilindungi, ia tawarkan untuk dijual, sehingga David bisa mendapatkan sekitar 50 ribu-70 ribu dolar (atau setara 500-700 juta) untuk kampanye."
Ikuti Whatsapp Channel Republika