REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai layak menjadi pusat pengembangan pariwisata syariah. Sebabnya, daerah tersebut memiliki banyak tempat yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara.
Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Nusa Tenggara Barat TGH Safwan Hakim meminta pemerintah daerah berkomitmen membangun pariwisata syariah dalam rangka menekan dampak negatif dari sektor tersebut.
"Kami mendukung pengembangan pariwisata 'zero' maksiat dengan menekankan pariwisata berbasis syariah," kata TGH Safwan Hakim di sela acara silaturahmi kerja wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) organisasi wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Universitas Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan pihaknya terus menyuarakan pengembangan pariwisata berbasis syariah melalui berbagai pertemuan, baik dengan Dewan Pendidikan, pemerintah daerah dan tokoh agama.
Memang, menurut Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim, Kabupaten Lombok Barat ini, upaya mewujudkan pariwisata "zero" atau bebas maksiat di NTB, khususnya Pulau Lombok yang dikenal sebagai daerah seribu masjid, bukan hal yang mudah.
"Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan mewujudkan pariwisata berbasis syariah. Tapi kami selalu berupaya menyampaikan melalui berbagai pertemuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika