REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan pengusaha berharap pemerintah segera melakukan upaya strategis dalam menghadapi kelesuan dan menggerakkan ekonomi domestik. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan paket kebijakan solusi pemulihan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur mengatakan, pengusaha nasional dan daerah saat ini memiliki sejumlah hambatan. Mereka kesulitan kembali menggerakkan roda perekonomian.
“Rontoknya pengusaha membuat sulit mengangkat kembali perekonomian. Ini semua disebabkan kebijakan dan peraturan pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan sektor moneter yang kurang tepat,” kata Natsir, Rabu (17/6).
Menurut dia, pengusaha berperan sebagai penggerak ekonomi namun saat ini kapasitasnya dipersulit dan mulai berguguran. Kondisi demikian bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional karena pengusaha adalah pelaksana ekonomi.
“Kebijakan ekonomi yang tidak tepat bisa membuat bisnis tidak berjalan dengan semestinya, ditambah dengan persoalan kredit macet dan lain-lain. Jika sudah terlanjur terjadi kondisi seperti itu, sangat sulit untuk mengangkatnya kembali,” terang Natsir.
Dia mencontohkan, seperti kebijakan yang ada di bisnis pertambangan minerba, perkebunan, industri, serta koperasi UKM yang diperkirakan kredit bermasalahnya mencapai Rp 2.100 triliun. Jumlah ini setara dengan satu tahun nilai APBN dan belum termasuk jumlah pinjaman swasta dan BUMN luar negeri.
Kondisi demikian cukup memprihatinkan karena bisnis di sektor itu akan sulit bergairah, apalagi mayoritas pengusaha adalah pribumi dan akhirnya berdampak kepada kelesuan ekonomi nasional. Investasi asing juga perlu tapi masalah yang dihadapi pengusaha Indonesia juga sama pentingnya dan perlu mendapat perhatian yang serius.
“Pengusaha itu salah satu aset fundamental ekonomi domestik, karena sebagai motor penggerak ekonomi, kalau pada rontok mau dibawa kemana pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika