REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menghitung peluang penyempitan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai nol persen pada 2027-2028, sesuai harapan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menegaskan, langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi fiskal negara.

“Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat dulu di 2026 ya. Belum mulai 2026 sudah memikirkan 2-3 tahun. Tapi, saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti juga akan kami siapkan sesuai tadi yang diharapkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Untuk saat ini, Kemenkeu masih fokus mengawal pelaksanaan APBN 2025 yang berjalan hingga empat bulan ke depan. Secara paralel, pihaknya juga menyiapkan pelaksanaan APBN 2026 yang sudah masuk tahap sidang tahunan pembahasan RUU APBN.

“Untuk arahan Presiden terkait balance budget, saya rasa itu sesuatu yang harus terus dihitung dan pasti akan dilaporkan kepada Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 menargetkan APBN bebas defisit pada 2027 atau 2028. “Adalah harapan saya, cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara Rp3.786,5 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun. Defisit ditetapkan Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Prabowo menegaskan defisit tersebut ditopang pembiayaan yang “prudent, inovatif, dan berkelanjutan”. Ia juga menekankan efisiensi anggaran agar defisit bisa terus ditekan hingga ke titik nol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika